Terkait Penggelapan, Seorang Dosen Guguat KUHP di MK

loading...
Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) ~ Seorang dosen bernama Sugihartoyo mengajukan permohonan pengujian Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Mahkamah Konstitusi (MK), terkait dengan penggelapan yang dilakukan seseorang dalam jabatan.

“Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 374 KUHP yang mengandung ketidakjelasan norma hukum,” ujar kuasa hukum Sugihartoyo, Andy Firasadi, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (31/10).

Terkait Penggelapan, Seorang Dosen Guguat KUHP di MK
Mahkamah Konstitusi (MK)/Aktual
Frasa “karena ada hubungan kerja, atau karena pencarian, atau karena mendapat upah” dalam Pasal 374 KUHP dinilai Pemohon menimbulkan kerugian konstitusional bila tidak diartikan memiliki syarat adanya kerugian secara materil, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I UUD 1945.

Selain itu, Pemohon berpendapat rumusan dalam frasa tersebut dalam pelaksanaannya menimbulkan perlakuan yang berbeda atau diskriminatif terhadap tersangka dalam proses peradilan pidana.

“Oleh sebab itu bukanlah sekadar pelanggaran implementasi norma, namun juga permasalahan ketidakjelasan terhadap penafsiran norma,” tutur Andy.

Status Pemohon pada saat ini dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur, berkaitan dengan berlakunya Pasal 374 KUHP.

Namun, Pemohon berpendapat bahwa pelapor dalam kasus yang dialami oleh Pemohon tidak mengalami kerugian materil, sehingga seharusnya pelapor tidak memiliki kedudukan hukum.

“Bahwa menurut Pemohon penetapan tersangka atas dugaan tindak pidana penggelapan jabatan yang dilakukan oleh penyidik adalah tidak sah, mengingat pelapor tidak memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan,” ujar Andy.

Andy kemudian memaparkan bahwa kliennya sudah melakukan upaya praperadilan atas status tersangkanya, namun diabaikan oleh pihak pengadilan.

Baca :
“Pihak Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa untuk sahnya laporan polisi maka diperlukan adanya kedudukan hukum dari pelapor yang disertai bukti dan sebagainya,” kata Andy.

Oleh sebab itu Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah frasa “karena ada hubungan kerja, atau karena pencarian, atau mendapat upah” dalam Pasal 374 KUHP, ditafsirkan dengan memasukkan syarat bagi pelapor mengalami kerugian materil, demikian dikutip dari Aktual. (ant)
Share:  

No comments:

Post a Comment